Profil

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Bantul sebagai daerah otonom melaksanakan beberapa kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2003. Sebagai implementasi dari kewenangan tersebut, pelaksanaan kewenangan dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, dan pos telekomunikasi, dibentuk organisasi Dinas Perhubungan guna menata kembali tugas pokok dan fungsi DLLAJ yang disesuaikan dengan kewenangan, beban tugas dan perkembangan saat ini, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007.

Kedudukan

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan.

Fungsi

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dibidang perhubungan.
  2. Pelaksanaan pembinaan operasional dibidang perhubungan.
  3. Pengendalian dan pengawasan teknis dibidang perhubungan.
  4. Pemberian bimbingan teknis dibidang perhubungan.
  5. Pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum.
  6. Pelaksanaan Rumah Tangga dan Tata Usaha Dinas Perhubungan.